JAKARTA – Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menuangkan pikirannya soal krisis iklim yang terjadi di Indonesia dalam kolom berjudul “Indonesia Darurat Krisis Iklim”.
Anies membuka tulisan itu dengan membahas ketidakpastian solusi untuk masalah abrasi laut yang menimpa warga pesisir Demak, Jawa Tengah. Sebuah kondisi yang memaksa mereka membeli air bersih dengan harga tinggi hingga menjual tanah dengan harga sangat rendah.
“Layaknya air laut yang menggenangi rumah mereka setiap sore, harapan-harapan mereka kerap tenggelam dalam ketidakpastian,” tulis mantan Gubernur DKI Jakarta itu, dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 14 Juni 2023.
Ia menjelaskan bahwa lebih dari 80 pulau di Indonesia terancam tenggelam impak dari kenaikan air laut. Hal tersebut dinilai Anies sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan negara.
“Ini mengancam kedaulatan negara karena konsep kedaulatan kita diukur dari pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain,” lanjutnya.
Kendati masalah krisis iklim sudah ada di depan mata, Anies menyayangkan minimnya penyelasaian yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang diambil para pemangku kekuasaan saat ini justru berkebalikan dengan yang seharusnya.
Dalam hal ini, Anies menyinggung kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali mengizinkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
“Saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, pun daerah pesisir terancam abrasi, kebijakan yang diambil justru kebalikan, yakni dengan mengizinkan ekspor pasir laut. Target yang tinggi nyatanya tak senada dengan kebijakan yang sarat inkonsistensi,” ujarnya.
Melalui tulisannya Anies juga menegaskan bahwa manusia merupakan penyebab utama terjadinya krisis iklim. Untuk itu, interaksi antar manusia dengan alam harus dikelola dengan baik.
Sumber : medcom.id
Leave a comment