Poin-poin Kritik Anies untuk Pemerintahan Jokowi: Dari Subsidi Mobil Listrik hingga Pembangunan Jalan

Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mulai menyuarakan kritiknya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini. Kritik tersebut kerap disampaikan Anies dalam pidato kebangsaan maupun orasi ketika bersama koalisi maupun ketika menemui para relawan pendukungnya.

Kritik yang dilontarkan Anies pun bervariasi, mulai dari mobil listrik yang dinilai kurang bijak, pembangunan jalan, market player merangkap pembuat kebijakan hingga urusan pemerintah daerah (pemda) yang dialihkan ke pemerintah pusat.

Berikut poin-poin kritis yang dilayangkan Anies kepada pemerintahan saat ini.

1. Kritik subsidi mobil listrik

Dalam satu kesempatan, Anies mengkritik subsidi mobil listrik yang diberikan dalam pemerintahan Jokowi.

Adapun pemberian subsidi kepada kendaraan listrik bukan tanpa alasan. Subsidi diberikan karena para pengguna telah mendukung penurunan emisi karbon yang harus diturunkan Indonesia.

Selain itu, untuk membantu menarik investasi di dalam negeri dengan banyaknya pengguna mobil listrik.

Namun, Anies menilai bahwa kebijakan subsidi terhadap kepemilikan kendaraan listrik kurang tepat untuk menghadapi persoalan lingkungan hidup. Menurut Anies, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Indonesia, katanya, mempunyai banyak peluang dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan kepada rakyat tepat guna.

Selain itu, Anies juga menyatakan dampak dari pertumbuhan perekonomian yang tinggi secara angka belum tentu dirasakan langsung oleh rakyat. “Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu kenyataan bagi kita.

Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi,” kata Anies, Minggu (7/5/2023).

2. Bandingkan pembangunan SBY dan Jokowi

Kemudian, pada Sabtu (20/5/2023), mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali melayangkan kritik kepada pemerintah. Kali ini, Anies mengkritik soal pembangunan jalan di masa pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam acara HUT PKS ke-21, Anies mengatakan, pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi.

Anies mengatakan, era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer. Namun, untuk jalan tidak berbayar tanpa ada biaya tambahan yang dibangun di era Jokowi hanya sebesar 19.000 kilometer. Sedangkan di periode sebelumnya, SBY mampu membangun jalan tidak berbayar sebanyak 144.000 kilometer.

“Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat,” ujar Anies. Tidak hanya itu, Anies kembali membandingkan jalan nasional yang dibangun di dua kepemimpinan. Saat Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun. Sedangkan di era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

3. Tekuk-tekuk hukum

Dalam kesempatan yang sama, Anies menyinggung negara dengan institusi politik yang kerap memeras dan menyingkirkan pihak yang berada di luar lingkar kekuasaan. Ia mengatakan, institusi politik yang memeras menaruh kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, satu grup, dan satu kelompok saja. Imbasnya, kekuasaan tidak dibagikan secara merata kepada seluruh rakyat.

Menurut Anies, jika ada negara yang seperti itu, biasanya aturan hukum yang ada di negeri tersebut mudah ditekuk. Bahkan, ia mengatakan, tidak jarang pula hukum dibuat hanya untuk menguntungkan pihak yang berada di dalam lingkar kekuasaan.

Di sela-sela pembicaraan, Anies berharap Indonesia bukan merupakan negara dengan ciri-ciri yang seperti itu. “Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih,” katanya.

4. Pusat banyak ambil proyek Pemda

Tak sampai di situ, kritik terhadap program-program pemerintahan Jokowi kembali dilontarkan Anies saat menemui relawannya di lapangan tenis indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).

Kali ini, Anies menyinggung soal beberapa proyek pemerintah daerah yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurut Anies, cara tersebut kurang tepat mengingat Indonesia adalah negara yang luas.

Penduduknya tersebar di sekitar 6.000 kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Justru, kata Anies, pemerintah pusat perlu memberi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan menyelesaikannya. Namun, harus tetap diawasi dan pastikan tereksekusi dengan baik. “Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, diambil alih ke pusat. Dilakukan sentralisasi. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintahan yang seluruh wilayah,” ujar Anies.

5. Indonesia banyak mafia

Di acara yang sama, Anies menyinggung soal banyak mafia di dalam negeri. Menurutnya, mafia hadir di berbagai lini, mulai dari mafia tanah, mafia dalam perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak sesuai prosedur, hingga mafia pemilu dan mafia bantuan sosial (bansos).

Ada pula mafia perumahan, dan mafia dalam proyek pemerintah termasuk mafia BTS yang menjerat kader Partai Nasdem sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate. Tidak beberapa lama, Anies menyinggung cara kerja mafia. Biasanya penyimpangan yang dilakukan mafia terjadi secara pelan-pelan.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat harus jeli dengan perubahan yang kecil-kecil. Termasuk, terkait isu perpanjangan jabatan presiden yang digaungkan oleh para petinggi negara. “Ketika ada gagasan untuk perpanjang, maka kita komit dengan aspirasi reformasi.

Kalau ada petinggi negeri ini yang pelan-pelan mencoba menggeser, jangan pernah dibiarkan. Jangan sampai kita tidak sadar atas penyimpangan yang dilakukan secara pelan-pelan,” kata Anies.

6. Capres yang ditentukan

Terakhir, Anies menyebut negara yang menentukan calon presidennya. Ia berharap, tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait siapa saja yang boleh maju menjadi calon presiden (capres) maupun yang tidak. Anies mengatakan, negara harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk soal siapa yang akan didukungnya menjadi presiden masa depan.

Menurutnya, Negara harus memberikan kesempatan kepada mereka yang memperjuangkan. “Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka memperjuangkan. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang,” ujar Anies.

Sumber : nasional.kompas.com