Reaksi Anies Baswedan dan Mahfud MD soal MA Tolak PK Moeldoko

Jakarta – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Anies mengatakan keheranannya karena putusan MA terkait PK Moeldoko itu bertepatan dengan hari ulang tahun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sementara Mahfud meyakini sejak jauh hari bahwa MA bakal menolak PK Moeldoko. Berikut pernyataan selengkapnya dari Anies dan Mahfud.

Anies: Tantangan AHY tidak sederhana

“Kok ya keputusan MA itu dikeluarkan di hari ulang tahunnya Mas AHY. Jadi anggaplah itu sebagai hadiah ulang tahun dari sistem pengadilan kita untuk Mas AHY,” kata Anies di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Pernyataan Anies itu dilontarkan kala memberikan testimoni dalam acara peluncuran buku ‘Tetralogi Transformasi AHY’. Menurut Anies, pemilihan diksi transformasi sudah sangat tepat mengingat dalam perjalanan hidupnya, AHY telah mengambil pilihan yang sangat berani.

Mahfud: Hakim MA tidak sedang mabuk

Lain halnya dengan Mahfud. Ia justru mengaku biasa saja menyikapi upaya hukum PK Partai Demokrat kubu Moeldoko yang akhirnya ditolak oleh MA.

Menurut Mahfud, ia pernah menyampaikan pendapatnya melalui siniar Rhenald Kasali bahwa jika hakim MA tidak sedang mabuk, niscaya PK itu lebih masuk akal untuk ditolak.

“Mengapa, karena gugatan Partai Demokrat mengatasnamakan Pak Moeldoko selalu kalah di tingkat pemerintah maupun di semua tingkat pengadilan,” tutur Mahfud seperti dikutip dari Tempo, Kamis, 10 Agustus 2023.

Mula-mula, kata Mahfud, Partai Demokrat kubu KLB Medan kalah di Kemenkum-HAM saat mengajukan penggantian kepengurusan di bawah kepemimpinan AHY. Kemudian kalah lagi di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai akhirnya kalah di tingkat kasasi.

“Oleh sebab itu, secara logis sulit utk percaya bahwa di tingkat PK vonis MA akan berubah kecuali hakimnya mabuk, yakni mabuk dalam arti tidak bisa membaca secara utuh,” ujar dia.

Keyakinan Mahfud terbukti benar bahwa akhirnya hakim memutus secara sangat sesuai dengan logika hukum yang wajar.

“Harapan saya begini: Pertama, kepada Partai Demokrat pimpinan AHY, harap dipahamkan ke dalam bahwa pemerintah sama sekali tak punya rencana untuk mengalahkan Partai Demokrat yang sah di pengadilan,” kata Mahfud.

Kedua, tutur dia, kepada masyarakat umum harap dipahami bahwa ketika Menko Polhukam mengatakan Demokrat pimpinan AHY itu akan menang di PK berdasar hukum yang logis, itu bukan karena Menko Polhukam membela Partai Demokrat di bawah AHY.

“Melainkan hanya membela kebenaran hukum yang dituangkan oleh Menkum-HAM ke dalam Keputusan Menteri bahwa kepengurusan AHY sah dengan segala akibat hukumnya. Itu yang dibela oleh pemerintah dalam menegakkan hukum terkait gonjang ganjing di Partai Demokrat,” kata Mahfud.

Sumber : tempo.co